Oleh: Yasser Arafat

Salah satu diantara banyak pertanyaan yang pasti saya dengar saat berdiskusi tentang HMI dengan mahasiswa baru ialah pertanyaan soal perpecahan HMI menjadi HMI (DIPO) dan HMI (MPO). Selalu saja pertanyaan ini mengisi ruang-ruang dialog antara mahasiswa baru dengan pengurus HMI. Dan biasanya pertanyaan tersebut disusul dengan pertanyaan lanjutan seputar siapa yang benar dan siapa yang salah (tersesat).

Saya tertarik untuk sedikit memberikan pendapat terkait persoalan dualisme HMI ini. Ketertarikan sayani muncul ketika membaca artikel adu pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang sesat di beberapa website.

Jika kita berbicara tentang sejarah HMI, maka fase-fase sejarah HMI sudah dimulai sejak awal berdirinya pada tahun 1947. Fase tersebut merupakan fase perjuangan pasca kemerdekaan RI. HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam saat itu turut berkontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tahun 60-an merupakan tahun perjuangan HMI melawan ideologi komunisme dan Fase penting lain adalah pada tahun 1985 dimana saat itu di Indonesia diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, tentang organisasi kemasyarakatan. Aturan tersebut memuat kebijakan soal azas tunggal yaitu Pancasila. Semua ormas dan orpol diharuskan merubah azas organisasi mereka menjadi Pancasila.

Pada HMI kebijakan ini sampai membuat perpecahan di tubuh organisasi dan mencapai puncaknya pada kongres HMI XVI yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 24-31 Maret 1986, dimana ada beberapa kader HMI menyatakan dirinya sebagai HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap menjaga Islam sebagai azas organisasi. Sedangkan HMI yang memilih strategi menuruti perintah penguasa saat itu untuk merubah azas organisasi menjadi Pancasila, sering disebut sebagai HMI (DIPO). DIPO sendiri merujuk pada nama jalan sekretariat PBHMI yaitu jalan Diponegoro.

Dalam perjalanan sejarah organisasi ini, ada beberapa oknum kader HMI (DIPO) maupun HMI (MPO) yang sering kali mengklaim bahwa dirinyalah yang betul-betul HMI. Oknum kader HMI (DIPO) menganggap bahwa HMI (MPO) merupakan organisasi ekstrem dan kaku. Begitu juga sebaliknya, oknum kader HMI (MPO) menganggap HMI (DIPO) sudah tersesat dengan mengganti azas organisasi mereka dari Islam menjadi Pancasila.

Sampai hari ini, persoalan ini masih saja menimbulkan polemik di beberapa cabang. Bahkan terakhir saya membaca tulisan mengenai polemik antara HMI (DIPO) dan HMI (MPO) Cabang Semarang. Seperti biasanya, masing-masing diantara mereka mengklaim dirinya merupakan pewaris sah dari organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane ini.

Kalau boleh saya berpendapat dan sekaligus menjawab pertanyaan mahasiswa baru soal pihak mana yang berada pada kebenaran, maka saya dengan tegas mengatakan bahwa keduanya benar. Mungkin Anda akan memprotes saya dengan mengatakan bahwa mustahil kebenaran ada dua.

Menurut saya, kebenaran itu memang harus satu. Mustahil kebenaran itu ada dua. Tetapi, itu kebenaran yang bersifat mutlak. Sedangkan kebenaran yang saya maksud disini ialah kebenaran subyektif. Kebenaran yang diklaim oleh masing-masing pihak atas dasar sudut pandang masing-masing.

Jika saya memandang persoalan dualisme HMI ini, saya jadi teringat dengan sejarah mengenai keluarga salah seorang sahabat Nabi, Ammar bin Yasir. Dialah yang pernah disebut dalam sebuah hadits Nabi, ”Siapa yang memaki-maki Ammar Bin Yasir, Allah akan memaki-maki dia. Barang siapa yang memusuhinya, Allah akan menjadi musuh dia. Barangsiapa yang merendahkan Ammar, Allah pun akan merendahkan dia.”

Kisah keluarga Ammar bin Yasir ini kemudian diabadikan dalam Al-Qur’an, tepatnya surat An-Nahl ayat 106.

Ammar bersama orangtuanya, Sumayyah Binti Kahiyyat dan Yasir pernah disiksa oleh Abu Jahal Bin Hisyam ditengah-tengah padang pasir, ramdha. Saat tahu tentang itu, Rasulullah datang dan berkata, “Hai keluarga Yasir, sabarlah! Kalian dijanjikan pahala surga.”

Bahkan mereka diancam akan dibunuh jika tidak meninggalkan agama Islam. Kedua orangtua Ammar, Yasir dan Sumayah, tetap berpegang teguh memegang Islam dengan berani berujar di hadapan para musyrikin, “Kami yang sudah suci dengan Islam tidak mau mengotorinya lagi.” Mendengar itu para musyrikin marah dan akhirnya membunuh keduanya dengan tombak. Atas tindakan itu, akhirnya Ammar tidak bisa apa-apa selain menuruti kaum musyrikin. Ia dihadapan para pemuka musyrikin melontarkan cacian dan makiannya kepada Rasulullah dan langsung menyatakan keluar dari agama Islam. Kejadian itu pun diketahui Nabi. Selang beberapa hari setelah kejadian itu turunlah ayat kepada Nabi, “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap beriman (Dia tidak berdosa)” (QS An-nahl:106).

Berdasarkan ayat ini umat Islam pada waktu itu diizinkan untuk melakukan taqiyyah dalam rangka menjaga keselamatan. Taqiyyah ialah sikap untuk menampakkan kekafiran dan menyembunyikan kebenaran. Inilah yang dilakukan Ammar yang terpaksa mencaci maki Nabi dan menyatakan keluar dari Islam untuk penyelamatan jiwanya. Dan tindakan taqiyyah yang dilakukan Ammar tadi dibenarkan oleh Nabi, “Kalau mereka kembali menyiksamu lagi, ucapkan cacianmu padaku; Allah akan mengampunimu dikarenakan kamu terpaksa melakukannya.”

Jika diibaratkan, HMI (MPO) adalah Sumayyah dan Yasir. Mereka berteriak lantang ketika penguasa dzalim saat itu memaksa untuk menggadaikan keimanan mereka. Mereka menantang penguasa dzalim saat itu dengan teriakan, ”Kami yang sudah suci dengan Islam tidak mau mengotorinya lagi.” Tentu sikap mereka ini mendapatkan tekanan dari penguasa yang berkuasa. Dan hal ini yang memaksa mereka untuk bergerak secara bawah tanah.

HMI (DIPO) merupakan Ammar bin Yasir di bangsa ini yang bertaqiyyah. Mereka menuruti kemauan penguasa untuk melepaskan keislaman dari azas organisasi yang mereka kendarai. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan eksistensi organisasi ini. Secara lisan dan sikap mereka merubah azas mereka dari Islam menjadi Pancasila. Tetapi dalam hatinya masih tersimpan ruh Islam. Meskipun telah terjadi perubahan azas HMI dari Islam menjadi Pancasila namun HMI (DIPO) tetap menjadikan Islam sebagai landasan juangnya. Konsistensi mereka terhadap Islam tampak pada saat mereka menyiasati isi dari Anggaran Dasar HMI sehingga tidak bertentangan dengan kehendak penguasa tetapi juga tetap membawa spirit keislaman.

Seperti kita ketahui bersama bahwa awalnya HMI (DIPO) berazaskan Islam yang tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar HMI. Namun semenjak diberlakukannya azas tunggal, HMI merubah isi Anggaran Dasar. Pada Anggaran Dasar pasca diberlakukannya azas Tunggal Pancasila, ditambahkan 1 (satu) pasal tentang identitas, yaitu Pasal 3 Anggaran Dasar yang berbunyi bahwa ”HMI menghimpun mahasiswa yang beridentitaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah”. Pasal tentang azas terdapat pada Pasal 4 Anggaran Dasar yang berbunyi ”organisasi ini berasaskan Pancasila”.

HMI (DIPO) percaya bahwa penguasa itu tidak akan bercokol di tahta tiran selama-lamanya. Mereka percaya suatu saat penguasa itu akan tumbang dan mereka akan kembali lagi pada azas awal dari organisasi ini yaitu Islam.

Dan akhirnya pada Kongres Jambi 1999 HMI benar-benar kembali ke Khittah awal. Mereka kembali mengenakan Islam sebagai azas organisasi.

Seperti itulah analogi dualisme HMI bahwa ternyata keduanya sama-sama benar. Benar menurut ukuran dan sudut pandang masing-masing. HMI (MPO) merupakan cerminan orang-orang yang konsisten terhadap apa yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan HMI (DIPO) ialah cerminan orang-orang yang terpaksa berucap kata kafir walaupun sebenarnya dalam hati mereka tetap beriman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya dari bahaya para tiran, baik tiran agama maupun tiran politik.

Dengan kembalinya azas HMI (DIPO) menjadi Islam, maka tidak seharusnya kedua organisasi ini, baik DIPO maupun MPO, untuk tetap membiarkan perpecahan ini terjadi. Tidak ada alasan lagi bagi HMI DIPO dan MPO untuk berpecah. Karena akar permasalahan perpecahan tersebut sudah tidak ada lagi. Keduanya sudah sama-sama berazaskan Islam.[]

Rabu, 5 September 2007

Kerjasama Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan lima Universitas di Asia Tenggara dan Asia Timur menghasilkan Simposium Internasional yang kedua dengan tajuk “On food Security, Agricultural Development & Environmental Conservation in Southeast and East Asia” digelar di IPB International Convention Center (IICC), (5-6/9) hari ini dihadiri masing-masing perwakilan dari kelima universitas tersebut. Kegiatan ini digelar serangkaian dengan Dies Natalis IPB ke-44.

Dengan mengetengahkan topik mengenai Grasland Science and Animal Science, Crop Science and Horiticultural Science, Food Science and Biotechnology Science, Forestry Science and Environmental Conservation ini, kelima universitas tersebut adalah Northeast Agricultural University of China, Niigata University of Japan, College of Natural Resources of Yeungnam University of Korea, Mongolian State University of Agriculture of Mongolia, Chiang Mai University of Thailand.

Sesuai dengan tema yang diusung, IPB menghadirkan Menteri Pertanian Republik Indonesia , Dr. Anton Apriyantono sebagai Keynote Speaker. Dan juga memberikan kesempatan bagi China, Jepang, Korea, Mongolia, Thailand dan Indonesia untuk menyampaikan Country Report masing-masing negara di bidang pertanian. Wakil dari Indonesia adalah Wakil Rektor I, Prof. Dr. M. Chozin, M.Agr, yang sebelumnya membuka acara ini.

Menurutnya, berbagai topik dalam symposium ini terkait erat satu sama lain dan begitu penting bagi kehidupan manusia. Khususnya bagi pengembangan semua bangsa seperti Indonesia . Pembangunan pertanian diyakini dapat mengatasi sejumlah problem yang terkait dengan ketahanan pangan. Pembangunan pertanian mencakup pembangunan seluruh sector pertanian termasuk pembangunan budidaya, pasar, aspek produksi, market maupun SDM.

Dengan mengidentifikasi peluang yang ada diharapkan memberikan nilai tambah bagi produk-produk pertanian. Pembanguan pertanian dan keberlanjutan pertanian tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya harus bersinergi. Oleh karena itu penting bagi para pengambil keputusan para peneliti, pakar lingkungan untuk memahami kecenderungan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Kami menyakini definisi pertanian tidak sebatas on farm saja tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian diantaranya agro business, agro industry, agro services.

Dengan status BHMN, IPB sesuai dengan motonya mencari dan memberi yang terbaik berkomitmen untuk mewujudkan academic excellent. Saat ini IPB telah menerapkan kurikulum mayor minor, bagi program sarjana. Dengan sistem kurikulum ini setiap mahasiswa memiliki peluang untuk memilih keahlian yang ingin mereka kuasai dengan lebih dari 400 pilihan program studi. Dengan mengikuti symposium ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas building, networking sesame peneliti, berbagi pengalaman dalam rangka mempermudah kerjasama.

Dalam Keynote Speechnya, Mentan, yang masih menjabat sebagai dosen di IPB ini mengatakan bahwa masalah pengamanan pangan sudah menjadi isu utama dari setiap Negara, karena makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Dan bebas dari rasa lapar merupakan hak asasi seluruh manusia di dunia.

Sementara itu, masing-masing negara mengirimkan penelitinya untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Hal ini disampaikan oleh Prof. Takuji Ohyama, Dekan Fakultas Pertanian Niigata University . Dari Jepang mengirim 47 orang, Thailand 2 orang, China 1 orang, Mongolia 1 orang, Korea 3 orang dan Prof. Takuji hanya menyebutkan “many” untuk jumlah peneliti dari Indonesia.

Hal ini disebabkan karena dari Indonesia sendiri, tidak hanya IPB yang berpartisipasi. Ada 12 perguruan tinggi lain yakni, UGM, Univ. Djuanda, Univ. Airlangga, Univ. Padjadjaran, Univ. Udayana. Univ. Jember, Univ. Bengkulu, Univ. Sumut, Univ. Tadulako, Univ. Tanjung Pura, Univ. Jayabaya, dan ITB.

Selain itu, seperti yang dikatakan Ketua Penyelenggara, Dr. I Nengah Surati Jaya, IPB yang menjadi inisiator terselenggaranya kegiatan ini. “Simposium ini adalah yang kedua setelah dua tahun lalu digelar di Jepang (Niigata). Disaat penentuan di negara manakah simposium kedua akan digelar, Jepang langsung memilih Indonesia daripada Korea padahal Korea lebih siap dalam mengadakan simposium,” ujarnya.

Hal ini dikarenakan, menurut Jepang, negaranya masih tergantung dengan negara berkembang dan sangat antusias sekali untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara berkembang. Lalu kenapa digelar di IPB karena selama ini jumlah mahasiswa yang dikirim ke Jepang untuk mengikuti pertukaran pelajar tidak pernah berkurang bahkan yang dulunya hanya menerima mahasiswa untuk jenjang S2 dan S3 saja, sekarang sudah berubah dengan menerima untuk jenjang S1, tambah Dr. Nengah.

Simposium yang digelar selama dua hari ini juga disemarakkan dengan tampilan poster-poster dari seluruh Universitas yang ikut berpastisipasi. Adapun tiga bidang yang dibahas oleh pamakalah adalah Agriculturae Science and Technology: Crop horticulture and management, Animal science and management, Fishery and marine science, Agriculture policy. Environmental Science and Mangement: Environmental manajement, Water resource and management, Alternative energy, Forestry and biodiversity conservation. Food Science, Biomedicine and Agriculture: Food technology and industry, Biomedicine, Agricultural industrial technology (zul/nUR)

sumber: IPB

Senin, 10 September 2007

Kedawung (parkia timoriana) termasuk satu diantara 30 spesies tumbuhan obat langka Indonesia dengan status kelangkaan dan ancaman “jarang”. Hasil invetarisasi dan analisis vegetasi kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jawa Timur sejak tahun 1993 hingga 2006, jumlah populasi kedawung hanya 3 individu anakan dan 136 individu pohon dewasa. Biji kedawung sangat sukar berkecambah tanpa bantuan manusia. Presentase perkecambahan kedawung di alam amatlah kecil.

Kelangkaan pohon obat kedawung juga didorong terjadi karena pemanenan buahnya dilakukan tanpa diikuti kegiatan penyemaian biji oleh masyarakat. Pelangkaan kedawung di alam juga akibat permintaan bahan baku biji kedawung oleh industri jamu yang mencapai 170 ton per tahun. Semua biji kedawung selalu dijual habis ke industri jamu dan masyarakat 15 tahun terakhir ini tidak membantu menyemaikan biji kedawung di habitat hutan alamnya. Padahal pohon kedawung mulai berbuah sekitar umur 20 tahun, sehingga faktor waktu sangat dirasakan sebagai modal untuk konservasi.

Biji hitam, bulat lonjong dan gepeng mirip biji petai ini berkhasiat sebagai obat pencernaan (perut kembung). Industri jamu sering memasukkan kedawung sebagai bahan dasar racikan jamunya. “Biji kedawung merupakan kelompok 10 bahan baku yang terbanyak dibutuhkan industri jamu di Jawa,” kata Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan, Institut Petanian Bogor (IPB), Ervizal Amzu ditengah presentasi disertasi berjudul “SIKAP MASYARAKAT DAN KONSERVASI : Suatu Analisis Kedawung (parkia timoriana) Sebagai Stimulus Tumbuhan Obat Bagi Masyarakat, Kasus di Taman Nasional Meru Betiri’, Senin (3/9) di Kampus IPB Darmaga. Komisi penguji sidang terbuka ini terdiri dari Prof.Dr.Ir. Kurnia Sofyan, Dr.Ir.Lilik Budi Prasetya, dan Dr.Ir. Hariadi Kartodihardjo. Penguji dari luar komisi pembimbing : Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra dan Dr. Herwasono Soedjito, M.Sc.

Penelitian Amzu bertujuan mengetahui dan mengkaji faktor stimulus yang mendorong sikap masyarakat dan pengelola, untuk melakukan aksi konservasi di TNMB yang diaktualisasikan melalui kasus kedawung. Masyarakat pendarung bermula dari etnis Madura yang pertama kali masuk dan membuka hutan Meru Betiri pada tahun 1917. Umumnya, mereka tidak memiliki lahan pertanian, pekerjaan sehari-hari sebagai buruh tani dan memugut hasil hutan. Biasanya pendurung menginap di hutan 2-5 hari untuk mengumpulkan hasil hutan yang bisa dijual pada tengkulak.

Sikap masyarakat terhadap kedawung selama ini didorong oleh stimulus kuat (evoking stimulus) manfaat ekonomi dan fungsi ekologis. Stimulus ini yang mendorong masyarakat pendarung masuk ke hutan pada bulan Agustus-Oktober untuk mengambil buahnya yang tua. “Sayangnya, stimulus ini tidak mendorong sikap dan aksi konservasi masyarakat di lapangan,” kata Staf Pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB ini. Hal ini dikarenakan kedawung dianggap bukan satu-satunya hasil hutan non kayu yang penting dan bukan sumber utama pendapatan masyarakat. Beberapa faktor lain, masyarakat pendarung kedawung maupun pemerintah (pengelola taman nasional) belum memahami sifat bioekologi kedawung yang sangat memerlukan bantun manusia untuk mempercepat jumlah populasinya di alam. Masyarakat pendarung kurang memahami sifat-sifat perkembangbiakan kedawung bahkan pengetahuan manfaat kedawung sebagai tumbuhan obat sudah sangat berkurang bagi generasi muda. Hak legal kepemilikan dan hak memanfaatkan dan mengambil buah kedawung masyarakat tidak jelas. Disamping itu nilai-nilai religius dan sosio-budaya tidak menjadi stimulus bagi sikap, kerelaan berkorban dan aksi masyarakat untuk konservasi.

Menurut Amzu, konservasi baru akan terwujud di lapangan dengan syarat bila ketiga kelompok stimulus sudah mengkristal menjadi pendorong sikap dan aksi masyarakat untuk konservasi. Tiga kelompok stimulus itu yakni, stimulus alamiah, stimulus manfaat dan stimulus religius yang disingkat menjadi “TRI-STIMULUS AMAR KONSERVASI” Stimulus alamiah didefinisikan nilai-nilai kebenaran alam, fakta-fakta, fenomena-fenomena dan sinyal-sinyal alam yang harus disikapi serta diperlakukan sesuai dengan karakter setiap spesies sumberdaya alam hayati. Stimulus manfaat diartikan nilai-nilai kepentingan untuk manusia, terutama berguna bagi keberlanjutan hidup fisiologis manusia, diantaranya manfaat ekonomi, sandang, obat dan sebagainya. Adapun stimulus religius bermakna nilai-nilai kebaikan terutama yang ganjarannya dipercaya dan diyakini anugerah dari Sang Pencipta Alam. Stimulus ini antara lain: nilai spiritual, nilai agama yang universal, dosa, pahala, norma, etika, termasuk kearifan sosio-budaya masyarakat tradisional. Stimulus ini mampu mendorong masyarakat untuk rela berkorban melakukan aksi konservasi dan mencegah aksi yang bertentangan dengan konservasi.

Hal ini sudah terbukti dalam penelitian, bahwa generasi Mbah Setomi yang mewakili generasi tua dari masyarakat pendarung di TNMB yang berumur di atas 60 tahun, bahwa “tri-stimulus amar konservasi” telah menjadi sikap dan aksi konservasi kedawung di dunia nyata pada waktu 20 tahun yang lalu dan terjadi konservasi kedawung pada masa itu. Begitu juga “tri-stimulus amar konservasi” terjadi dalam masyarakat adat Toro yang hidup di sekitar Taman Nasional Lore Lindu atau di masyarakat Krui Lampung di hutan damar mata kucing (hutan serpong). “Tri-stimulus amar konservasi” adalah alat yang efektif dapat digunakan dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati agar dapat terwujud tujuan ideal dari konservasi, yaitu terpeliharanya dan berkembangnya potensi sumberdaya KEHATI dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. “Hendaknya semua peraturan dan sikap pemerintah yang terkait pengelolaan sumberdaya alam hayati, seperti taman nasional, hutan lindung, hutan produksi dan kawasan-kawasan ekosistem alam lainnya, mencerminkan kristalisasi sikap dan perilaku “tri-stimulus amar konservasi,” sarannya. (ris)

sumber: IPB

Selasa, 11 September 2007

Upaya meningkatkan produksi rempah dan mengembalikan posisi rempah Indonesia dalam perdagangan dunia perlu didukung oleh berbagai pihak yaitu pelaku usaha agribisnis dan agroindustri rempah, peneliti, instansi pemerintah, dan pengguna rempah. Sehubungan dengan itu maka Masyarakat Rempah Indonesia melalui Masyarakat Rempah – Institut Pertanian Bogor (MR-IPB) selenggarakan Semiloka Nasional bertajuk “Sumbangasih Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Rempah Indonesia” dengan lingkup kegiatan Presentasi oral dan diskusi dengan Pemerintah, Asosiasi Pengusaha, Petani dan Peneliti, Penyajian poster, Pameran di Auditorium Toyib Hadiwidjaja, Fakultas Pertanian IPB, Kampus Darmaga, Bogor (10/9).

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat berperan serta dalam pengembangan rempah Indonesia dan diharapkan dapat menginventarisasi dan mengelaborasi usaha perbaikan subsistem hulu hingga hilir maupun kelembagaan perempahan. Selain itu, semiloka ini juga bertujuan untuk saling mempertemukan pemangku kebijakan Dewan Rempah Indonesia (DRI) yang meliputi para pelaku usaha agribisnis dan agroindustri rempah, peneliti, pemerintah, pengguna rempah; mensosialisasikan sebagian penelitian rempah di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian; dan menyusun arah pengembangan rempah Indonesia.

Menurut para pakar rempah IPB, rempah diartikan sebagai seluruh tanaman aromatik atau bagian tanaman yang digunakan dalam bentuk segar atau kering untuk memberikan rasa, aroma dan warna pada makanan dan minuman. Rempah juga digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, jamu, kosmetik dan industri rokok.

Indonesia termasuk salah satu negara pemasok utama rempah dalam perdagangan dunia terutama untuk komoditi lada, pala, kayu manis, panili dan cengkeh. Terjadi penurunan kontribusi rempah Indonesia dalam perdagangan dunia saat ini. Kendala utama dalam produksi rempah antara lain (1) Tanaman yang sudah tua atau rusak; (2) Teknik budidaya yang diterapkan oleh petani belum baik sehingga menyebabkan rendahnya hasil maupun mutu hasil; (3) Keterbatasan lahan dan modal petani; (4) Terbatasnya akses informasi dan teknologi; (5) Kelembagaan petani dan asosiasi petani belum berperan optimal; (6) Harga produk berfluktuasi; (7) Iklim investasi kurang menarik; (8) Fasilitas perdagangan kurang mendukung, serta (9) Isu kesehatan pangan dan lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan pupuk dan pestisida buatan.

Penyelenggara kegiatan yang dihadiri staf pengajar, mahasiswa, peneliti, asosiasi pengusaha, produsen bahan baku , dan pengguna rempah ini akan dipersiapkan menjadi salah satu divisi dari Pusat Studi Biofarmaka – LPPM IPB. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia antara lain Medan , Bengkulu, Palu , Manado , Jakarta serta Bogor .

Hadir juga Kepala LPPM IPB, Prof. Dr . Ir. Rizal Syarief S., DESS yang memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan Masyarakat Rempah (MR) IPB kepada audiens, Kepala Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB, Prof. Dr. Ir. Latifah K. Darusman, MS. Diundang untuk menjadi keynote speaker Ketua Dewan Rempah Indonesia , Adi Sasono dan Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian, Ir. Achmad Mangga Barani, MM. Diskusi panel pada hari itu menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan diantaranya: Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), PT Martina Berto (Sari Ayu), Wakil Petani Vanilla Banten, Ketua Asosiasi Petani Cengkeh (APCI), Wakil dari Perguruan Tinggi (IPB dan UGM), Pusat Penelitian Biologi LIPI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Menurut GAPMMI, Indonesia baru mengekspor 150 ribu ton/tahun sedangkan kebutuhan pasar dunia saat ini akan obat tradisional, jamur dan rempah-rempah baru, sekitar 600 ribu ton/tahun. “Setiap orang Indonesia rata-rata belanja hanya untuk obat-obatan Rp. 200.000/tahun, maka omzet penjualan obat tradisional Rp. 44 triliun, diperkirakan 10% dari obat-obatan tersebut merupakan Biofarmaka, sehingga nilai ekonomi sebesar Rp 4,5 triliun, maka ini adalah peluang terbuka membangun perekonomian lewat agroindustri,” ujar Ir. Tri Wibowo Susilo, MBA, Wakil dari GAPMMI. (zul/nUr)

sumber: IPB

Selasa, 11 September 2007Sabtu (8/9), telah diadakan temu alumni Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) di Departemen MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor.

Temu alumni ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan baik antara alumni maupun antara alumni dengan civitas akademik Departemen MSP, terutama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).

Dalam kegiatan tersebut Kadep MSP, Dr. Sulistiono, M.Sc., terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Himpunan Alumni MSP, untuk lima tahun ke depan.

Di ruang kerjanya, Kadep MSP, Dr. Sulistiono menjelaskan, bahwa temu alumni ini dilakukan atas dasar keinginan alumni muda untuk bisa dipertemukan dengan alumni lama, dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

“Para alumni muda ingin bertemu dengan kakak kelasnya, dengan maksud untuk memperpanjang tali silaturahmi,” ujarnya.

Beliau juga menjelaskan, bahwa dalam kegiatan tersebut dirinya terpilih sebagai Ketua Himpunan Alumni MSP IPB.

“Dengan terpilihnya saya sebagai Ketua HA, mengharapkan, ke depanya akan memiliki program yaitu: membentuk dana abadi, memberikan beasiswa untuk mahasiswa MSP, diusahakan akan membangun asrama khusus bagi mahasiswa MSP, khusus S1, sehingga memudahkan pembinaan akulturasi mahasiswanya,” ujarnya.

Beliau menjelaskan, sejarah Departemen MSP tidak terlepas dari sejarah berdirinya FPIK (dulu dinamakan Fakultas Perikanan yang disingkat Faperikan) yang berdiri sejak tahun 1963.

Pada periode 1963-1966, terdapat dua jurusan yaitu Perikanan Darat dan Perikanan Laut. Pada tahun 1966, Faperikan membentuk 2 departemen, yaitu Departemen Hidrobiologi dan Departemen Tata Produksi Perikanan.

Departemen Hidrobiologi membawahi lima bagian yaitu Limnologi, Oseanografi, Iktiologi, Biologi Laut dan Planktonologi. Pada tahun 1979, didirikan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP).

Pada tahun 1982, Faperikan membentuk lima jurusan, salah satunya adalah Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), yang merupakan gabungan dari bagian Biologi. (man)

sumber: IPB

Walikota Bogor H Diani Budiarto mengajak pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bogor beraudensi dengannya di ruang kerjanya, Rabu (22/8) pagi.

Sejumlah permasalahan yang menjadi pembicaraan dalam dialog itu antara lain menyangkut penanganan empat masalah prioritas Kota Bogor (kemiskinan, transportasi, PKL, dan kebersihan-red), reformasi biroksasi, pendidikan, Meskipun membicarakan permasalahan yang relatif berat, suasana dialog berlangsung santai dan akrab.

Menurut walikota, kesempatan berdialog dengan para mahasiswa merupakan bagian untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi yang diperlukan dalam membangun Kota Bogor karena semua stakeholder Kota Bogor, termasuk mahasiswa, memang harus bersinergi untu membangun kota ini.

Selain itu, dialog ini pun merupakan bagian untuk mensosialisasikan banyak kebijakan Pemerintah Kota Bogor. Karena, selama ini Pemerintah Kota Bogor telah melakukan banyak hal untuk membangun masyarakat dan Kota Bogor, dan hal itu perlu diketahui oleh masyarakat.

Walikota mencontohkan, sebelum Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi akhir-akhir ini, Pemkot Bogor telah melakukannya sejak tahun 2004. “Kami telah memulainya dengan melakukan reformasi birokrasi di tingkat paradigma, kultur, dan sistem,” jelasnya.

Di tingkat paradigma, sejak lama walikota telah mendorong perubahan paradigma setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dari paradigma dilayani menjadi melayani. Pun demikian dari perubahan kultur. “Perubahan yang terus didorong adalah bagaimana mengajak setiap PNS untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Sementara di bidang pendidikan, Kota Bogor dinilai lebih leading dalam memberikan kesempatan warganya mengakses lebih luas terhadap pendidikan dibandingkan daerah-daerah lain. Bahkan sebelum BOS digulirkan pemerintah pusat. “Bogor sudah memulainya dengan pembebasan SPP yang kemudian dikenal dengan sebutan gratis terbatas. Kemudian ada program KBBS Wajar Dikdas bagi keluarga miskin. Dan sekarang, ada sekitar 72 persen SD/ MI di Kota Bogor biaya pendidikannya telah digratiskan.

Kepedulian Pemerintah Kota Bogor, tak hanya sebatas itu. Penataan reklame misalnya juga telah menjadi concern Pemerintah Kota Bogor sejak lama. “Kami ingin warga merasa nyaman dengan kotanya. Kami pun memahami, ruang terbuka merupakan hak bagi setiap warga,” ungkap walikota. Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen tidak memperpanjang lagi kontrak reklame-reklame yang menghalangi view masyarakat. Komitmen yang sama, berlaku juga bagi reklame rokok, pembangunan tower, SPBU, dan ruko.

Sementara itu para pengurus KAMMI dan HMI Bogor menyambut baik kesempatan yang diberikan walikota untuk berdialog dengan mereka. Diakhir dialog, baik KAMMI maupun HMI, meminta Walikota Bogor terus memiliki keberpihakan mengarahkan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Bogor terhadap kepentingan masyarakat.(Sumber: www.bogornews.com)

sumber; blog HMI 

Indonesia mencetak sebuah sejarah emas dengan terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam pada tanggal 5 Februari 1947. HMI yang dipelopori oleh Lafran Pane (Dekan FKPS-IKIP Yogyakarta) di kemudian hari menjelma menjadi satu-satunya organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Republik Indonesia. Kehadiran Himpunan Mahasiswa Islam di tengah-tengah revolusi fisik dan perjuangan bangsa Negara Republik Indonesia dan Ummat Islam telah menempatkan dirinya sebagai anak kandung bangsa Negara Republik Indonesia serta memberikan andil yang besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.
Oleh karenanya HMI memiliki sifat independen, bukan underbouw organisasi lain atau suatu partai politik, tetapi merupakan kader ummat Islanm dan Bangsa Indonesia. Untuk itu,beban yang dipikul HMI adalah berusaha untuk mengintegrasikan ummat Islam dalam memperbesar daya juang peranan dan sumbangsihnya kepada Agama dan negara. Kini HMI telah berkembang menjadi organisasi mahasiswa yang keberadaannya tersebar di seluruh pelosok Tanah Air dengan memiliki Cabang kurang lebih 180 buah.

HMI Cabang Bogor terbentuk pada tanggal 17 November 1952. Sampai saat ini telah memiliki belasan Komisariat dan Komisariat Persiapan.
Sekretariat :
Gedung Serbaguna Mahasiswa Islam (GSMI) Komplek SMU Plus BBS Batu Hulung, Margajaya, Jalan Raya Dramaga KM 07 Dramaga Bogor
Telp./Fax (0251) 62 80 90

Untuk temen2 HMI Cabang Bogor komisariat Fakultas Peternakan, Ayo kembali tunjukkan semangatmu

Kamis, 02 Agustus 2007 (sumber: pemerintah kota bogor)

Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) cabang Kota Bogor menggelar Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) V tentang linkungan hidup yang dipusatkan di RW 10 Kelurahan Cikaret Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Bogor Rabu (1/8). KBM V dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kesatuan bangsa (Kesbang) dan Pemberdayaan Kota Bogor H. Anas. S. Rasmana mewakili Walikota Bogor dengan dihadiri oleh Lurah Cikaret Syafrudin

Walikota Bogor dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Kantor Kesbang dan Pemberdayaan H. Anas. S. Rasmana mengharapkan, kegiatan kemah bakti ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi seluruh kader HMI untuk berkiprah didunia kampus maupun dikehidupan bermasyarakat. Karena sebagai mahasiswa, setiap kader HMI dituntut untuk peka terhadap perkembangan yang terjadi dikehidupan masyarakat. Melihat perkembangan-perkembangan ini, maka sudah saatnya, kalangan mahasiswa tidak hanya bergerak dalam tantanan wacana, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan tantanan pemikirannya langsung ditengah masyarakat. Hal itu pula yang yang saya harapkan dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kota Bogor. harapnya

Dalam sejarah perkembangan bangsa ini, HMI memilki peran yang signifikan dan telah teruji. Selama ini, HMI dikenal sebagai organisasi yang telah melahirkan dan mengkader tokoh-tokoh nasional dan intelektual seperti Almarhum Nurcholis Madjid, Mar’ie Muhammad, Fahmi Idris, Adi Sasono, Malik Fajar,Ekky Syahruddin, Akbar Tanjung atau HM Jusuf Kalla. Tokoh-tokoh itulah yang telah memberikan banyak pemikiran, aksi nyata, dan kontribusinya bagi bangsa ini. jelasnya.

Walikota juga berharap, kata Anas HMI dapat terus tumbuh menjadi gerakan mahasiswa Islam independen yang berdiri diatas nama kepentingan ilmu, keadilan, kebeneran dan kekuatan moral. Segenap anggota HMI cabang Kota Bogor untuk terus mengembangkan tradisi intelektualisme yang telah mewarnai gerakan HMI selama 60 tahun. Dengan mengembangkan tradisi ini, saya yakin HMI akan berkiprah lebih banyak lagi ditengah masayarakat, termasuk dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ketua umum HMI cabang Kota Bogor Irwan Ibrahim mengatakan, melihat keaktifan Lurah Cikaret ini perlu dijadikan contoh bagi Kelurahan yang lainnya, Makanya HMI ingin mencoba membantu kemudian belajar terhadap masyarakat di Kelurahan Cikaret Kecamatan Kota bogor Selatan. Melalui KBM, kata Irwan, merupakan ajang silaturahmi, karena mahasiswa bukan hanya bisa menyurakan lewat media-media demontrasi atau aksi, tapi mahasiswa pun bisa, belajar mengabdikan dirinya bersosialisasi di masyarakat. Menurut Irwan, selama melaksanakan KBM program yang akan dilaksanakannya yaitu mengenai lingkungan hidup. Sebab, konon katanya Kota Bogor paru-parunya Indonesia, Asia Tenggara, bahkan katanya separuh paru-parunya dunia. Karena itu menjadi pertanyaan sampai sejauh mana masyarakat Kota Bogor peduli akan lingkungan hidup.

Sementara itu, Lurah Cikaret Syafrudin meminta kepada mahasiswa dari HMI untuk menjunjung tinggi martabat HMI dihadapan masyarakat Kota Bogor khususnya di Kelurahan Cikaret. Syafrudin juga mengingatkan kepada mahasiswa HMI untuk selama berlangsungnya KBM di wilayahnya untuk memperhatikan masyarakat di Kelurahan Cikaret khususnya di Rw 10 yang dijadikan lokasi KBM. “ Selama berada di Cikaret anda akan menghadapi bermacam-macam karakter mulai dari anak kecil, muda, dewasa dan orang tua. Tapi hanya dengan keramah tamahan yang bisa menjawab dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama berada di Cikaret, “kata Syafrudin (iso/ism)

Cieeeeeee……………yang jadi wabendum I, barudak Fapet yang paling imuuuut…………

SELAMAT KAMI UCAPKAN Kepada Irma Rubiani Astuti yang telah terpilih sebagai Wabendum I HMI Cabang Bogor, semoga amanah ini dapat diemban sebaik-baiknya…………Jangan lupa makan-makannya,….

“Kulo pun aturi selamet mawon nggih”

lha arep piye neh aku ra iso kromo inggil, nek iso yo wis tak tulis sak kepenakke dewe…….. narsis, rasis, ra nggubris